Proyek Raksasa Disorot: KPK Panggil Eks Dirut PT Hutama Karya Terkait Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera
Proyek infrastruktur raksasa yang digadang-gadang menjadi tulang punggung konektivitas Pulau Sumatera kini tengah berada di bawah bayang-bayang hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (HK), BUMN pelaksana utama proyek Tol Trans Sumatera, untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Pemeriksaan untuk Dalami Aliran Dana
Pemanggilan mantan petinggi Hutama Karya ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jalan tol tersebut. KPK mendalami informasi soal aliran dana, proses pengadaan barang dan jasa, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.
Juru bicara KPK menjelaskan bahwa pihaknya terus mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak yang pernah terlibat langsung dalam proses pengerjaan proyek. “Pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis nasional,” ujarnya.
Proyek Strategis Nasional di Tengah Sorotan
Tol Trans Sumatera adalah proyek vital pemerintah yang ditargetkan menghubungkan berbagai provinsi dari Lampung hingga Aceh. Infrastruktur ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga tulang punggung logistik dan mobilitas kawasan barat Indonesia.
Namun, dengan munculnya dugaan korupsi, proyek ini kini menjadi sorotan publik. Muncul pertanyaan besar tentang bagaimana pengawasan internal BUMN dijalankan, serta seberapa jauh praktik-praktik tidak sehat masih membayangi proyek-proyek berskala besar.
Indikasi Penyimpangan: Pengadaan dan Mark-Up
Sumber internal menyebutkan bahwa dugaan korupsi berkisar pada proses pengadaan material dan jasa konstruksi yang tidak sesuai prosedur, hingga kemungkinan praktik mark-up anggaran. Beberapa dokumen proyek kini sedang diperiksa untuk menelusuri kejanggalan tersebut.
KPK sendiri belum menyebutkan secara resmi siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sejumlah nama dari kalangan eksekutif BUMN dan rekanan swasta disebut-sebut sudah masuk dalam daftar pemeriksaan.
Harapan Publik: Tegakkan Hukum Tanpa Hambat Pembangunan
Di tengah kabar ini, masyarakat berharap agar proses hukum berjalan tanpa menghambat progres pembangunan tol yang dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah diminta untuk tetap melanjutkan proyek dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, sekaligus mendukung langkah KPK dalam menindak tegas siapa pun yang terbukti menyelewengkan dana negara.
Transparansi bukan sekadar jargon. Ia adalah fondasi utama agar megaproyek seperti Tol Trans Sumatera tidak hanya menjadi monumen fisik, tetapi juga simbol integritas dalam pembangunan nasional.
