Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot proyek infrastruktur di daerah. Kali ini, fokus penyidikan mengarah ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menyusul adanya indikasi dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan. Dalam perkembangan terbarunya, KPK memanggil mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Hasban Ritonga, untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.
Proyek Miliaran Jadi Sorotan
Kasus ini mencuat dari temuan dugaan penyimpangan dalam pengerjaan proyek jalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut. Proyek tersebut diduga tidak hanya sarat kejanggalan administratif, tapi juga menyisakan kerugian negara akibat praktik mark-up dan pengurangan kualitas pekerjaan.
Meskipun pihak KPK belum mengungkapkan secara rinci nama proyek maupun nilai kerugian negara, namun sinyalemen yang disampaikan menunjukkan bahwa kasus ini masuk dalam kategori korupsi infrastruktur strategis.
Pemeriksaan Eks Pj Sekda Sumut
Hasban Ritonga, yang menjabat sebagai Pj Sekda Sumut pada tahun anggaran proyek berlangsung, dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan agenda mendalami peran dan kewenangannya dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek jalan yang tengah diselidiki.
“Benar, hari ini KPK memanggil mantan Pj Sekda Sumatera Utara sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan,” ujar juru bicara KPK.
Keterangan Hasban dinilai penting mengingat posisinya saat itu memiliki otoritas strategis yang berpotensi mengetahui alur kebijakan hingga proses lelang proyek.
Pola Lama, Masalah Baru
KPK menegaskan bahwa modus korupsi dalam proyek infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, bukan hal baru. Praktik seperti penggelembungan harga, penyusunan spesifikasi yang tidak sesuai, hingga pengalihan anggaran kerap terjadi di daerah dan menjadi celah empuk bagi korupsi berjamaah.
Penyidikan di Sumut ini juga bagian dari upaya pencegahan dan penindakan yang simultan. Selain memburu pelaku dan memperkuat bukti hukum, KPK juga menyampaikan pesan moral kepada pejabat publik agar tak menjadikan proyek infrastruktur sebagai ladang keuntungan pribadi atau kelompok.
Publik Dukung Transparansi
Publik menyambut positif langkah KPK memeriksa eks Pj Sekda Sumut. Transparansi anggaran, khususnya pada proyek-proyek bernilai besar, memang menjadi sorotan masyarakat sipil. Banyak kalangan berharap agar penyidikan ini tak berhenti pada level bawah atau administratif semata, tetapi mampu membongkar jika ada pihak lain yang terlibat, termasuk kalangan swasta atau pimpinan institusi terkait.
Aktivis antikorupsi juga menyerukan agar hasil dari pemeriksaan ini tidak hanya dijadikan sebagai formalitas, tetapi benar-benar mengarah pada penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh.
Jalan Menuju Keadilan
Pemanggilan Hasban Ritonga menandai babak baru dalam penelusuran dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan praktik korupsi dari sektor infrastruktur, yang selama ini kerap menjadi sumber kebocoran anggaran.
KPK kini dihadapkan pada tugas penting: tidak hanya menjerat para pelaku, tetapi juga memastikan bahwa sistem pengadaan dan pengawasan di daerah berjalan transparan dan akuntabel. Masyarakat menanti, akankah langkah ini benar-benar membuka jalan menuju keadilan?
